Modernisasi sektor pertanian Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan Tenaga Ahli Pertanian Digital yang memiliki kompetensi terstandardisasi. Inisiatif seperti Sekolah Kebun, yang berfokus pada pelatihan praktik pertanian modern, kini menghadapi tantangan untuk memastikan lulusannya siap kerja dan diakui secara profesional. Oleh karena itu, wacana mengenai Sertifikasi Profesi Wajib bagi Tenaga Ahli Pertanian Digital Pasca-Lulus menjadi sangat relevan. Kewajiban sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas lulusan, memenuhi kebutuhan industri, dan meningkatkan daya saing global tenaga kerja pertanian Indonesia.
Sekolah Kebun mewakili lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal yang menjembatani kesenjangan antara teori pertanian konvensional dan tuntutan praktik Pertanian Digital 4.0. Kurikulum mereka mencakup penggunaan sensor IoT, analisis data drone, smart irrigation, dan manajemen rantai pasok berbasis aplikasi. Namun, tanpa Sertifikasi Profesi Wajib, kompetensi yang diperoleh Pasca-Lulus dari Sekolah Kebun atau lembaga pendidikan sejenis bisa jadi tidak diakui secara luas oleh industri maupun oleh pasar kerja internasional. Sertifikasi Profesi Wajib ini adalah stempel validasi yang menegaskan bahwa seseorang Tenaga Ahli Pertanian Digital benar-benar menguasai keterampilan yang dibutuhkan.
Tujuan utama dari Sertifikasi Profesi Wajib adalah untuk memastikan adanya standar kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh setiap Tenaga Ahli Pertanian Digital. Standar ini mencakup kemampuan teknis (misalnya, mengoperasikan perangkat lunak analitik pertanian) dan keterampilan lunak (seperti komunikasi dan pemecahan masalah di lapangan). Dengan sertifikasi ini, perusahaan Agri-tech, koperasi, maupun investor dapat merekrut lulusan Sekolah Kebun dengan keyakinan penuh pada kemampuan mereka. Sertifikasi juga melindungi konsumen atau petani yang menggunakan jasa Tenaga Ahli Pertanian Digital dari praktik yang tidak profesional atau hasil kerja yang sub-standar.
Penerapan Sertifikasi Profesi Wajib Pasca-Lulus membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga pendidikan seperti Sekolah Kebun, dan asosiasi profesi. Pemerintah harus menetapkan kerangka kualifikasi nasional (SKKNI) untuk berbagai peran dalam Pertanian Digital (misalnya, Drone Pilot Pertanian, Agri-data Analyst, atau Smart Farming Consultant). Lembaga sertifikasi profesi (LSP) kemudian bertanggung jawab menguji dan menerbitkan sertifikat berdasarkan SKKNI tersebut. Prosesnya harus transparan, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua lulusan, terlepas dari latar belakang institusi mereka.